Sektor Hiburan Terdampak UU Cipta Kerja, Nonton Bioskop Lebih Murah?

Nugraha - detikHot
Jumat, 09 Okt 2020 12:17 WIB
Bioskop Jepang
uu cipta kerja bikin nonton bioskop lebih murah? Foto: (Toho Cinemas)
Jakarta -

UU Cipta Kerja bisa berdampak pada dunia hiburan. Bisa saja nonton bioskop atau menyaksikan konser lebih murah.

Dalam UU Cipta Kerja ada poin yang disebut penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sejumlah jasa. Padahal, biasanya PPN dikenakan 10 persen dari nilai jasa.

"Pasal 112 menyebutkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069) diubah sebagai berikut," begitu kutipannya.

Pasal 4A ayat 2 berbunyi:

Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

a. jasa pelayanan kesehatan medis;
b. jasa pelayanan sosial;
c. jasa pengiriman surat dengan prangko;
d. jasa keuangan;
e. jasa asuransi;
f. jasa keagamaan;
g. jasa pendidikan;
h. jasa kesenian dan hiburan;
i. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
j. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
k. jasa tenaga kerja;
l. jasa perhotelan;
m.jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
n. jasa penyediaan tempat parkir;
o. jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
p. jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
q. jasa boga atau katering.

Senada dengan yang digaungkan oleh Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) Djonny Syafruddin. Ia mengungkapkan pihaknya membutuhkan insentif dari pemerintah untuk bertahan di tengah pandemi COVID-19, karena virus Corona membuat pengusaha layar lebar tak bisa beroperasi.

Besaran pajak yang tinggi disebutnya berdampak pada bisnis bioskop di Indonesia. Untuk menekan operasional, biaya itu pun dibebankan kepada konsumen.

"Itu jangan dipungut dulu pajak bioskopnya, pajak hiburannya selama satu tahun. Kita nggak cengeng kok, kita nggak minta duit, tolong keringanan kebijakan satu tahun jangan dipungut dulu. Itu (pajaknya) antara 10%, 15%, 20%, tergantung daerahnya, berbeda-beda," kata dia saat dihubungi detikcom, Senin (10/8/2020).

Seperti diketahui, UU Cipta Kerja telah disahkan pada Senin (5/10). Pemerintah menyebut omnibus law UU Cipta Kerja diundangkan untuk memangkas regulasi-regulasi yang jadi penghambat lapangan pekerjaan.



Simak Video "Menimbang Baik Buruk Omnibus Law Cipta Kerja untuk Sektor Teknologi"
[Gambas:Video 20detik]
(nu2/asp)