Tak Hanya Pajak Penulis, Pajak Buku Juga Harus Diringankan

Jakarta - Polemik mengenai pajak profesi penulis tengah hangat dibicarakan selama sepekan ini. Dialog tentang perpajakan bagi penulis dan pelaku seni pun digelar oleh Ditjen Pajak semalam.

Persoalan mengenai pajak penulis juga seharusnya dilihat dari hulu sampai hilir.

"Pajak penulis itu hanya sebagian kecil saja, kita mesti lihat permasalahan dari hulu ke hilir itu seperti apa. Dulu ada wacana tentang sistem perbukuan, yang meliputi percetakan, penulis, dan penerbit karena masalahnya ada di semua pihak," ujar Ketua Komite Buku Nasional Laura Bangun Prinsloo ketika mengobrol dengan detikHOT usai dialog perpajalan di kantor pusat Ditjen Pajak, Rabu (13/9/2017).

Baca juga: Usai Dialog Perpajakan, Dee Lestari Ingin Pajak Profesi Penulis Tetap Direvisi

Contohnya saja, dari sisi penerbit ada pajak yang berlapis-lapis. Ditambah pajak yang dikenakan atas buku kecuali buku pendidikan dan agama.

"Dari segi percetakan, harga kertas, komposisi cetak yang paling krusial kan kertas dan harga kertas itu fluktuatif. Nah, itu yang membuat harga buku makin mahal, belum lagi pajak di percetakan," lanjut Laura.

Laura kembali melanjutkan, dari data Gramedia Pustaka Utama, penjualan buku per eksemplar menurun tapi harga rata-rata buku naik. Artinya harga buku semakin mahal, sementara bertolak belakang dengan jumlah penjualan.

Baca juga: Polemik Tingginya Pajak Penulis, Tere Liye Tetap Terbitkan Buku Lewat Medsos

Penjualan di toko buku makin lama kian menurun. Pihak Komite Buku Nasional pun meminta pihak pemerintah agar melihat persoalan industri buku tak hanya di Sumber Daya Manusia (SDM) saja.

"Komite Buku Nasional fokus terhadap meringankan harga buku dan pemerintah agar bisa membantu distribusi buku ke penjuru daerah," tandas Laura Bangun Prinsloo.

Baca juga: Sri Mulyani dan Penulis Ngobrol soal Pajak, Satupena: Muncul Harapan Baru

(tia/doc)