ADVERTISEMENT

Merdeka bagi Mereka

Penghambat Karya Seni Jadi Jaminan Utang ke Bank

Tia Agnes Astuti - detikHot
Jumat, 19 Agu 2022 16:17 WIB
Pengunjung berdatangan ke galeri seni dan galeri annex di Taman Ismail Marzuki usai diresmikan Jumat (18/6) lalu. Beragam karya seni rupa dipamerkan di sana.
Ilustrasi karya seni. Foto: Pradita Utama
Jakarta -

Pemerintah meresmikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif (PP Ekraf). Aturan ini menjadi angin segar bagi pelaku industri kreatif karena Kekayaan Intelektual (KI) yang diciptakan bisa menjadi jaminan utang ke bank.

Tapi di balik gegap gempita pengesehatan PP Ekraf tersebut, Koalisi Seni yang merupakan organisasi nirlaba yang bergerak di bidang advokasi kesenian menyatakan masih ada penghambat dari penerapan PP Ekraf tersebut.

"Koalisi Seni menemukan masih adanya masalah struktural yang bisa menghambat penerapan PP Ekraf ini," kata Wakil Ketua Koalisi Seni Heru Hikayat di Jakarta.

Tiga persoalan tersebut menjadi momok dari 'kemerdekaan' bagi pelaku seni industri kreatif. Misalnya saja yang diungkapkan oleh Peneliti kebijakan seni dari Koalisi Seni, Aicha Grade Rebecca, selama ini seniman masih terkendala tata kelola manajemen hak cipta.

Ia mencontohkan di bidang film, negara belum mengurus aturan royaltinya. Aturan royalti hanya diatur dalam kontrak antara produser dengan pelaku industri.

Di sektor musik, nominal penerimaan royalti performing rights masih menjadi isu. Royalti itu seharusnya dikelola transparan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Di ranah seni rupa, resale rights atau porsi royalti untuk pencipta dari transaksi pembelian yang bersifat publik, masih belum diterapkan di Indonesia.

Sedangkan bidang penerbitan, pembagian royalti sangat bergantung pada kesepakatan yang tertera pada kontrak antara penerbit dan penulis. Beda lagi dengan bidang industri seni pertunjukan teater dan tari, belum ada mekanisme hitungan valuasi yang spesifik atas karya yang digelar.

Persoalan lainnya adalah akses pelaku ekonomi kreatif dalam memanfaatkan kebijakan KI sebagai jaminan utang. Koalisi Seni mencatat dalam pasal 10 PP Ekraf disebutkan, syarat dalam menjaminkan hak cipta sebagai objek jaminan adalah, objek tersebut telah dikelola dengan baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain.

Artinya, objek yang dapat dijaminkan memiliki rekam jejak finansial yang dikelola baik oleh pemegang hak cipta.

"Muncul kesan, syarat itu hanya bisa dipenuhi oleh pelaku ekraf yang sudah mampu mengelola dengan baik hak cipta miliknya," tegas Aicha.

Adanya permasalahan itu, Koalisi Seni mendorong agar pemerintah segera mengevaluasi penerapan perlindungan hak cipta.

"Tujuannya, agar seniman dapat menjaminkan hak cipta sesuai PP Ekraf. "Tentunya, permodalan berbasis hak cipta hanya akan terwujud dengan optimal jika pelaksanaan manajemen sistem hak cipta kita sudah mengakomodasi kebutuhan para pelaku ekonomi kreatif," tukas Heru Hikayat.

Sebagai informasi, Indonesia kembali merayakan hari kemerdekaannya. Di tahun ini, Indonesia memasuki usia ke-77 tahun. Bagi Indonesia 77 tahun yang lalu, merdeka berarti terbebas dari penjajahan. Namun di masa kini, merdeka tentu memiliki makna tersendiri bagi masing-masing orang.

Dalam memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77, detikcom menginisiasi kampanye 'Merdeka Bagi Mereka'. Di kampanye ini akan ada kumpulan kisah inspiratif tentang arti 'Merdeka Bagi Mereka' dari berbagai figur dan perspektif.

Simak terus kampanye 'Merdeka Bagi Mereka' mulai 17 Agustus 2022 di Sini!



Simak Video "Ketika Karya Seni Berpadu dengan Kecanggihan Teknologi"
[Gambas:Video 20detik]
(tia/nu2)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT