.webp)
Kisruh antara Syakir Daulay dan label ProAktif tampaknya belum menemukan titik terang. Setelah Syakir Daulay bersama pengacaranya melaporkan bekas labelnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kini ProAktif buka suara.
Pihak ProAktif menganggap laporan dan materi gugatan yang dibuat oleh Syakir Daulay mengada-ada.
"Mereka menggugat saya dan YouTube dengan alasan perjanjian pembelian akun youtube janggal. Bahkan kami dibilang melakukan eksploitasi," ungkap CEO Media Musik ProAktif, Agi Sugianto melalui keterangan yang diterima detikcom, Selasa (14/7/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Syakir Daulay Dipolisikan Label ProAktif |
Menurut dia, tidak ada kejanggalan dari perjanjian pengelolaan kanal YouTube Syakir Daulay dan pihaknya. Agi mengatakan saat Syakir Daulay menandatangani perjanjian itu, kedua belah pihak telah menyatakan setuju terhadap isinya.
"Perjanjian itu tidak ujug-ujug atau tiba-tiba ditandatangani. Semuanya ada proses," sambung dia.
Agi juga mengaku pihaknya telah memberi banyak kelonggaran bagi Syakir Daulay selama keduanya bekerja sama.
 Agi Sugianto, CEO Media Musik ProAktif, menilai tuntutan Syakir Daulay cuma mengada-ada. Foto: Agi Sugianto |
"Kami tidak pernah memaksakan waktu. Misalnya, waktu rekaman lagu, kita ngikutin jadwal Syakir yang katanya sangat sibuk," ungkap dia.
"Jadi aneh, kalau itu dibilang eksploitasi. Sementara untuk content-content yang lain, itu juga atas kemauan Syakir," tambahnya.
Kerjasama ProAktif dengan penyanyi yang dikenal karena lagu Aisyah Istri Rasulullah itu bermula dari kesepakatan untuk menyerahkan pengelolaan kanal YouTube Syakir pada pihak label.
Akan tetapi, ProAktif menuding Syakir Daulay mangkir dari perjanjian yang telah disepakati keduanya (wanprestasi). Sedangkan Syakir Daulay balik melaporkan label karena dianggap menyebarkan alamat dan mengganti kunci sandi dari akun YouTube-nya.
Setelah lagu Aisyah Istri Rasulullah terkenal, Syakir Daulay mengaku tidak dapat mengakses akun YouTube-nya. Menurut kuasa hukumnya, Harris Azhar, tidak ada poin mengenai perubahan kata sandi dalam perjanjian kontrak.
(srs/dar)
