.webp)
Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional bersama para pelaku industri perfilman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin. Rapat tersebut membahas, berbagai persoalan dalam ekosistem perfilman nasional. Yang dibahas mulai dari distribusi film, ruang tayang bagi rumah produksi kecil, hingga dukungan pemerintah terhadap perkembangan ide kreatif sineas muda.
Dalam kegiatan tersebut ada, Girry Pratama selaku industri film menyampaikan harapan agar pemerintah hadir menciptakan sistem distribusi yang lebih adil bagi seluruh rumah produksi (PH), khususnya PH independen yang selama ini dinilai kesulitan memperoleh akses layar bioskop.
Salah satu pelaku perfilman yang hadir menilai rapat tersebut, membuka peluang baru bagi perkembangan industri film nasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Rapat kemarin membuka peluang baru untuk ekosistem perfilman yang lebih baik. Dengan adanya dukungan pemerintah, pemain-pemain baru akan lebih berani mengembangkan ide kreatif dalam pembuatan film ke depan," ujarnya, Girry Pratama Produser Kain kafan Hitam.
Menurutnya selama ini, banyak rumah produksi kecil mengalami hambatan karena ketidakpastian distribusi film.
"Namanya ide itu tidak terbatas dan tidak bisa dibatasi. Kalau ada pemain baru ingin membuat film, jangan langsung dibatasi hanya karena dianggap belum punya pasar. Kalau film pertamanya belum sukses, itu bukan berarti mereka tidak bisa belajar dan berkembang," katanya.
Ia juga menyoroti banyaknya film independen, yang harus menunggu hingga bertahun-tahun untuk mendapatkan jadwal tayang.
"Saya sudah membuat 12 film dan sekarang masih ada dua film yang belum tayang. Bagaimana PH kecil bisa membuat film baru lagi kalau film lama saja belum mendapat kepastian tayang," ungkapnya.
Baginya, industri film tidak hanya soal hiburan, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif nasional. Karena itu, ia berharap pemerintah dapat menghadirkan regulasi yang mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan bisnis jaringan bioskop dan keberlangsungan rumah produksi kecil.
"Kami paham bioskop juga perusahaan swasta yang harus mencari keuntungan. Tapi jangan sampai hanya PH besar yang terus tumbuh, sementara PH kecil kesulitan bertahan," tuturnya.
Ia juga mempertanyakan standar penilaian film yang dianggap tidak layak tayang. Menurutnya, ketidakjelasan sistem tersebut membuat banyak rumah produksi menanggung kerugian besar akibat biaya operasional yang terus berjalan.
"Kalau film sampai tiga atau empat tahun belum tayang, kami harus tetap menanggung biaya operasional, menggaji karyawan marketing hingga tim media sosial. Kalau terus seperti ini, banyak PH kecil yang tidak mampu bertahan," katanya.
RDP Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional tersebut diharapkan menjadi langkah awal bagi pemerintah dan DPR RI untuk merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada pemerataan distribusi film nasional, sekaligus menciptakan iklim industri perfilman yang sehat, kompetitif, dan berkeadilan bagi seluruh pelaku industri.
(wes/pus)
