Sektor perfilman menjadi salah satu sektor yang terdampak pandemi COVID-19 sejak tahun lalu. Pandemi mempengaruhi berbagai aspek perfilman, mulai terhentinya proses produksi yang melibatkan banyak pekerja seni hingga penutupan bioskop demi memutus penyebaran COVID-19.
Dalam Webinar Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri yang berlangsung virtual, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap Pemerintah telah melakukan evaluasi kebijakan untuk menghidupkan kembali industri perfilman nasional.
Sebagaimana diketahui, pemerintah juga telah melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) guna mengurangi dampak pandemi COVID-19. Kebijakan PEN diketahui membuahkan hasil yang terlihat dalam tren positif perekonomian nasional pada Q2 tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 7,07%.
Hampir seluruh sektor perekonomian menunjukkan perbaikan seiring dengan terkendalinya kasus COVID-19, membaiknya permintaan dalam negeri, dan membaiknya ekonomi global, khususnya negara mitra dagang.
"Pembukaan bioskop telah dilakukan seiring dengan perbaikan level PPKM. Ini diterapkan di daerah PPKM Level 3 dan 2. Aplikasi PeduliLindungi juga digunakan sebagai pembatasan penonton yang masuk, serta tidak diperbolehkan menjual makanan minuman di area bioskop," jelas Airlangga dalam keterangan tertulis, Rabu (22/9/2021).
Ia mengatakan pelaku industri di berbagai sektor harus mampu terus berinovasi, agar bisa beradaptasi di masa pandemi COVID-19. Menurutnya, pandemi ini membuka peluang baru bagi industri perfilman melalui adanya layanan streaming berbasis platform digital, yakni dengan video on demand.
Berdasarkan data statistik, Airlangga menjelaskan pendapatan dari langganan video on demand Indonesia bisa mencapai USD 411 juta di tahun 2021. Adapun penetrasi pengguna pada tahun 2021 diketahui sebesar 16%. Angka ini juga diperkirakan akan naik menjadi 20% di tahun 2025.
"Layanan streaming ini menjadi peluang tambahan bagi industri perfilman karena dapat menjangkau pasar yang lebih luas, bahkan bisa masuk pasar global. Ini peluang besar bagi para sineas Indonesia yang berkiprah di regional maupun global," terangnya.
Airlangga mengungkap pemerintah mendukung potensi tersebut dengan memformulasikan aturan bagi layanan video on demand. Langkah ini dilakukan dengan tujuan melindungi industri dalam negeri agar bisa tumbuh dan terjaga dengan baik, tanpa menghilangkan hak masyarakat dalam memperoleh tontonan yang baik.
Baca juga: Aturan Lengkap Anak 12 Tahun Masuk Mal |
Di sisi lain, Airlangga menilai kehadiran film berbasis digital membuat pertunjukan film semakin beragam dan membutuhkan proses filtrasi. Untuk itu, ia menegaskan agar perkembangan ini diiringi dengan proses filtrasi dan penyensoran yang sesuai dengan norma dan budaya, serta aspek religi bangsa Indonesia.
Ia pun menekankan perlunya keterangan terkait klasifikasi usia yang tepat untuk menonton film di platform digital tersebut.
"Kami menyambut baik dan mengapresiasi Lembaga Sensor Film Indonesia yang mencanangkan budaya sensor mandiri guna mendorong masyarakat memilih dan memilah dalam menonton yang sesuai dengan klasifikasi usia. Diharapkan juga para orang tua terus ikut mengawasi apa yang ditonton oleh anggota keluarganya," pungkasnya.
(mul/mpr)
