.webp)
Dari daftar nama-nama yang akan dikirim Kementrian Pariwisata ke Berlin, sutradara Joko Anwar sebagai filmmaker merasa tidak familiar dengan 'para wakil industri film Indonesia' itu. Ia merasa geram karena ada banyak nama lain yang lebih pantas untuk mendapat dukungan pemerintah pergi ke Festival Film Berlin 2015.
Padahal, tahun ini ada beberapa filmmaker dan aktor Indonesia yang filmnya masuk seleksi Berlin Film Festival & Berlinale Talent Campus. Mereka yang berprestasi ini adalah Wregras Bhanuteja, Loeloe Hendra, Tara Basro, Arifin Putra, Rashidy Ariefiensyah dan Aditya Ahmad. Namun disebutkan Joko pengajuan bantuan pembelian tiket untuk orang-orang berprestasi yang membawa nama Indonesia ini tidak disetujui.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Batalnya delegasi Indonesia ke Berlin untuk mengikuti European Film Market (EFM) di Berlinale bukan menjadi akhir dari protes sejumlah sineas kepada pejabat Kementerian Pariwisata yang bertanggung jawab. Para sineas dan pegiat film juga mengumpulkan bukti-bukti untuk melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bukti-bukti yang dikumpulkan antara lain nota perjalanan, rincian biaya, serta identitas para delegasi yang dinilai 'tidak jelas'. Dari dokumen yang bocor mengenai daftar delegasi berjumlah 10 orang yang tadinya akan dikirim ke Berlinale tahun ini, para sineas mempertanyakan kapasitas dan kriteria mereka. Ada yang disebut aktor, aktris dan pengamat film tetapi nama-nama tersebut tidak familiar dengan industri film.
Direktur Pengembangan Industri Perfilman Armein Firmansyah yang dinilai bertanggung jawab, kemudian diberhentikan dari jabatannya terhitung mulai Jumat (6/2) lalu. Direktur Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya Ahman Sya mengungkapkan alasan di balik keputusan tersebut.
Menurut Ahman, pihaknya sudah melakukan audit internal terhadap prosedur dan mekanisme mengenai pengiriman delegasi. Ada dua hal mendasar yang menjadi latar belakang dicopotnya ketua delegasi film Indonesia ke European Film Market di Berlin itu.
"Pertama karena persyaratan izin Setneg belum turun (tetapi meelakukan manuver dan mencari dana pihak ketiga), lalu mekanisme dan prosedur tidak sesuai dengan aturan main yang berlaku," kata Ahman kepada detikHOT.
Saat disinggung mengenai daftar 10 orang delegasi dalam dokumen yang sudah ditandatangani Sekjen Kemenpar Ukus Kuswara, Armein yang dikonfirmasi detikHOT beberapa waktu lalu sempat beralasan bahwa itu baru pengajuan untuk pengurusan visa. Pengiriman delegasi pun akhirnya batal.
Lebih dari 200 pekerja film yang terdiri dari aktor, aktris, sutradara, dan penggiat perfilman Tanah Air menandatangani surat terbuka atas skandal Berlinale. Surat tersebut meminta pertanggung jawaban dari pemerintah dan lembaga yang berwenang untuk bertanggung jawab.
Dalam kesempatan itu, aktor Lukman Sardi mengungkapkan agar ke depannya pemerintah bisa bekerja sama dengan sineas dan para pekerja film agar bisa lebih transparan.
"Intinya kalau nggak ada transparasi kan nggak bener. Aturan yang ada di sana yang ngerti film. Ini membawa prestasi buat Indonesia. Ini sesuatu yang bertolak belakang," ujar sutradara film 'Di Balik 98' itu.
Lebih lanjut, Lukman mengatakan selama ini pemerintah seperti kecolongan. Sehingga ada oknum yang dinilai Lukman sengaja mencari untung lewat pengadaan promo film lewat festival-festival film sejenis lainnya di luar negeri.
"Ini harus diperrtanggungjawabkan. Beberapa tahun belakangan sering terjadi. Bukan masalah uangnya, bagaimana mereka memanfaatkan ini bukan buat sendiri," kritiknya.
(ich/mmu)
