.webp)
Gugatan tersebut dilayangkan untuk menuntut ganti rugi senilai Rp100 miliar perihal kejadian November 2024 terkait review produk skincare
"Kemarin saya membuat surat pencabutan terkait dengan adanya gugatan wanprestasi yang kami sampaikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan suratnya sudah diterima," kata Fahmi Bachmid saat ditemui di kawasan Antasari, Jakarta Selatan, Selasa (15/7/2025).
Keputusan pencabutan ini diambil setelah Fahmi berdiskusi dengan Nikita Mirzani. Dalam perbincangan tersebut, aktris berusia 39 tahun itu meminta agar berfokus pada kasus pidana soal dugaan pengancaman dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang sedang berlangsung dimana ia menjadi terdakwa bersama asistennya, Mail Syahputra.
"Saya sudah menyampaikan surat pencabutan karena setelah saya berdiskusi dan berdialog dengan Nikita, Nikita minta saya fokus kepada perkara pidananya dulu," tutur Fahmi Bachmid.
Fahmi Bachmid menekankan pentingnya menentukan prioritas ketika menghadapi dua persoalan hukum sekaligus, yaitu perkara perdata dan pidana.
Dengan pertimbangan tersebut, pihak kuasa hukum memutuskan untuk mencurahkan perhatian sepenuhnya pada proses hukum pidana yang sedang berjalan.
"Nah skala prioritasnya ini adalah saya harus konsentrasi di perkara pidana, seperti itu, sehingga kami ambil sikap gugatan wanprestasi terhitung mulai kemarin sudah saya sampaikan pencabutan," terang Fahmi Bachmid.
Sebelumnya, Nikita Mirzani melayangkan gugatan wanprestasi senilai Rp 100 miliar terhadap dokter Reza Gladys dan suaminya, Attaubah Mufid ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Gugatan tersebut didasarkan pada kejadian pada November 2024 lalu saat dokter Reza Gladys diduga meminta Nikita Mirzani untuk meminta produk skincare-nya direview dan memberikan bayaran sebesar Rp 4 miliar.
Selain itu, Nikita Mirzani bersama asistennya, Mail Syahputra, didakwa melakukan pengancaman melalui sarana elektronik terhadap Reza Gladys. Keduanya juga dijerat atas tuduhan pencucian uang atas dana yang diterima dari korban.
Jaksa Penuntut Umum mendakwa Nikita Mirzani dan Mail Syahputra dengan Pasal 45 ayat 10 huruf A dan Pasal 27B Ayat (2) dari UU ITE, sebagaimana diubah dalam UU No. 1 Tahun 2024, serta Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang, yang dikaitkan dengan Pasal 55 Ayat 1 KUHP.
(ahs/wes)
