Sepertinya tinggal di Amerika Serikat tak seindah apa yang dibayangkan oleh Pangeran Harry. Ia pun mengaku siap untuk memboyong keluarganya bersama Meghan Markle untuk kembali ke Inggris.
Namun masih ada satu hal yang membuat Pangeran Harry urung melakukan hal tersebut, yakni perihal pembayaran biaya perlindungan yang dibebankan pada pemerintah.
Harry merasa jika dirinya tak mau pemerintah membiayai hal tersebut dan memilih untuk merogoh dari koceknya sendiri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kini adik Pangeran William itu tengah berjuang bersama tim kuasa hukumnya untuk menuntut hal tersebut dari pemerintah. Tuntutan itu ternyata sudah diajukan sejak September tahun lalu dan baru terbongkar belum lama ini.
Harry merasa kondisi di negara asalnya itu cukup berbahaya bagi istri dan dua orang anaknya. Oleh karena itu, Pangeran Harry ingin membawa pengawal atau pengamanan pribadi dan membayar dengan dananya sendiri.
Ayah dua anak itu berkaca dari sebuah acara amal yang dihadirinya pada tahun lalu, menurutnya tim pengamanan yang disediakan sangat buruk hingga membuatnya meninggalkan acara itu lebih cepat dari yang dijadwalkan.
Perwakilan pihak Pangeran Harry pun berdalih jika kliennya tak mau membebani negara dengan biaya tersebut yang diambil dari pajak dan ingin membayarnya sendiri.
Sayang, hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait hal itu dan membuatnya tak bisa membawa keluarganya kembali ke Inggris.
"Inggris selalu menjadi rumah dari Pangeran Harry dan tempat di mana ia serta keluarganya itu berada dalam keadaan aman. Dengan kurangnya perlindungan dari polisi, akan menimbulkan risiko besar. Pangeran Harry pun berharap petisi yang diajukannya itu akan memecahkan masalah tersebut," ujarnya.
Sementara itu pihak pemerintah masih menolak untuk memberikan keterangan terkait pengajuan hukum yang dilakukan Pangeran Harry.
Mereka hanya mengatakan jika sistem keamanan yang diterapkan sudah sangat baik dan proporsional sesuai dengan standar tinggi di seluruh negara.
"Sudah menjadi kebijakan lama kami bahwa kami tak akan membocorkan detail dari perjanjian tersebut. Juga tak pantas rasanya berkomentar soal perkembangan kasus tersebut," ungkap pihak pemerintah Inggris.
(ass/ass)