.webp)
Artis yang kini menjadi politisi Arzeti Bilbina kembali bicara soal masalah COVID-19. Kali ini ia menentang soal vaksin virus Corona yang bakal diperjualbelikan.
Anggota Komisi IX DPR RI F-PKB menolak keras komersialisasi vaksin kepada masyarakat. Arzeti Bilbina menilai Permenkes Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
"Saya mendesak Kemenkes untuk segera mencabut Permenkes Nomor 19 tahun 2021, karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Seharusnya vaksin itu gratis. Kesehatan itu hak dasar bagi setiap warga negara kita. Jangan diperjualbelikan," ujar Arzeti saat dihubungi via telepon.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sekadar diketahui, Kemenkes telah mengeluarkan Permenkes Nomor 19 Tahun 2021 yang merevisi Permenkes 10/2021. Dalam Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 disebutkan hanya ada dua jenis vaksin yaitu vaksinasi program dan vaksinasi gotong royong. Semuanya disebut gratis untuk masyarakat. Akan tetapi, pada Permenkes Nomor 19 Tahun 2021 disebutkan bahwa ada vaksin yang dijual langsung ke masyarakat.
Biofarma rencananya akan mulai menjual vaksin ke masyarakat. Namun pelaksanaannya ada kemungkinan ditunda lantaran desakan publik yang terus meluas dan menjadi kontroversi.
Arzeti Bilbina berharap vaksin COVID-19 dibagikan secara gratis. Ia berharap pemerintah tak melakukan penyimpangan.
"Negara ataupun BUMN, dilarang untuk berbisnis dengan rakyat," tutur Arzeti.
Sebelumnya eks model ternama itu meminta pemerintah mengkaji lagi soal pembelajaran tatap muka terbatas. Arzeti Bilbina berharap mereka cermat dalam mengambil keputusan.
"Termasuk rencana pembelajaran tatap muka terbatas di tahun ajaran baru nanti, harus dilihat secara cermat dengan situasi yang ada saat ini. Saya rasa harus dikaji lebih mendalam, dipertimbangkan dengan sangat matang," kata Arzeti.
(mau/dar)
