.webp)
Kasus perseteruan antara Hotma Sitompul dengan Hotman Paris makin panas. Kali ini tim kuasa hukum Hotma Sitompul melaporkan Hotman Paris ke Dewan Pengawas Advokat di Peradi.
Dalam laporannya, Hotman Paris disebut melakukan pelanggaran kode etik. Hal tersebut disampaikan oleh Partahi Sihombing saat ditemui di kawasan Jakarta Barat.
Hal tersebut dikarenakan Hotman Paris dinilai telah membeberkan masalah rumah tangga Hotma Sitompul dan istrinya, Desiree Tarigan ke masyarakat. Hal tersebut yang membuat pihak Hotma Sitompul keberatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami datang ke Peradi Pusat tepatnya Dewan Pengawas Advokat. Yang kami adukan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh saudara Hotma Paris terhadap klien kami Hotma Sitompul," ungkap Partahi Sihombing.
Dikatakan Partahi lagi, pihaknya sebelumnya sudah memberikan peringatan kepada Hotman Paris soal pelanggaran kode etik yang dilakukannya.
"Ini sudah kami sampaikan di belakang rumah klien kami, bahwa peringatan-peringatan kepada Hotman Paris untuk tidak mengeluarkan statement-statement yang memojokkan dan menjelekkan dan menjadi konsumsi publik," jelasnya lagi.
Lantas pelanggaran kode etik apa saja yang sudah dilakukan Hotman Paris dalam kasus ini?
"Saya pikir nanti saja lah, kami tidak bisa menyampaikannya secara rinci. Nanti biar dewan kehormatan saja yang menilai laporan kami yang dianggap masuk ke dalam kriteria pelanggaran kode etik," ungkapnya lagi.
"Coba deh tanya sama dia langsung (kode etik apa yang sudah dilanggar)" jelas Muara Karta, tim kuasa hukum Hotma Sitompul.
"Setiap kali bicara di media, itu semuanya sudah diucapkan. Yang kami maksud pelanggaran tadi sudah masuk, apa yang diucapkan hampir setiap hari. Bahkan sekarang seolah-olah diputar balikan bahwa pihak kami yang dituduh melakukan pelanggaran kode etik ini," jelas Partahi lagi.
Pihak Hotma Sitompul sendiri mengatakan, jika Hotman Paris harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukannya.
"Ya dia mesti tanggung jawab dong, artinya apa yang dilakukan dia pertanggung jawabkan. Makanya kita bikin aduan ke komisi pengawas," tutup Muara Karta.
(wes/doc)
