celeb
Anang Anggap Kemunduran Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disatukan
Rabu, 23 Okt 2019 10:53 WIB
Halaman 1 dari 2
Foto: Noel/detikFoto
Jakarta -
Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan deretan menteri di Kabinet Indonesia Maju. Masa pemerintahan 2019-2024, pemerintah menggabungkan Kementerian Pariwisata dengan Ekonomi Kreatif.
Mantan anggota DPR Periode 2014-2019, Anang Hermansyah mempertanyakan penggabungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi satu kementerian. Menurutnya, langkah tersebut justru menunjukkan kemunduran seperti pemerintahan SBY periode 2009-2014.
"Saya terus terang kaget dengan rencana penggabungan dua sektor ini. Ada anomali yang terjadi dari rencana ini," ucap Anang Hermansyah di Jakarta, Rabu (23/10/2019).
Musisi senior asal Jember itu menyebut rencana tersebut memukul mundur capaian yang telah dilakukan Jokowi di periode pertama. Keberadaan UU Ekraf yang dihasilkan secara bersama-sama antara DPR dan Pemerintah periode lalu menjadi tonggak penting kebangkitan Ekraf di Indonesia.
"Belum sebulan kita punya UU Ekraf, sekarang justru digabung dengan pariwisata, UU Ekraf tak lagi bermakna," tambahnya.
"Pasal 30 ayat (1) UU Ekraf terdapat atribusi yang diberikan kepada presiden untuk menerbitkan Peraturan Presiden terkait kelembagaan Ekonomi Kreatif apakah bentuknya kementerian atau lembaga. Bagaimana menjalankan amanat UU itu, jika nomenklatur Ekraf digabung dengan pariwisata," keluh Anang.
(pus/doc)
Mantan anggota DPR Periode 2014-2019, Anang Hermansyah mempertanyakan penggabungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi satu kementerian. Menurutnya, langkah tersebut justru menunjukkan kemunduran seperti pemerintahan SBY periode 2009-2014.
"Saya terus terang kaget dengan rencana penggabungan dua sektor ini. Ada anomali yang terjadi dari rencana ini," ucap Anang Hermansyah di Jakarta, Rabu (23/10/2019).
Musisi senior asal Jember itu menyebut rencana tersebut memukul mundur capaian yang telah dilakukan Jokowi di periode pertama. Keberadaan UU Ekraf yang dihasilkan secara bersama-sama antara DPR dan Pemerintah periode lalu menjadi tonggak penting kebangkitan Ekraf di Indonesia.
"Belum sebulan kita punya UU Ekraf, sekarang justru digabung dengan pariwisata, UU Ekraf tak lagi bermakna," tambahnya.
"Pasal 30 ayat (1) UU Ekraf terdapat atribusi yang diberikan kepada presiden untuk menerbitkan Peraturan Presiden terkait kelembagaan Ekonomi Kreatif apakah bentuknya kementerian atau lembaga. Bagaimana menjalankan amanat UU itu, jika nomenklatur Ekraf digabung dengan pariwisata," keluh Anang.
(pus/doc)
