Langkah KPI Sang 'Polisi Televisi' Redam Propaganda Asing

tim detikhot - detikHot
Jumat, 10 Sep 2021 12:37 WIB
Upin & Ipin
Ketua KPI sebut Upin dan Ipin propaganda Malaysia Foto: Instagram @upinipinofficial
Jakarta -

Ketua KPI Agung Suprio menyebut Upin dan Ipin sebagai propaganda Malaysia. Apa langkah Komisi Penyiaran Indonesia meredam propaganda asing?

Sebelumnya, Agung Suprio menyebut alasan televisi Indonesia lebih memilih Upin dan Ipin atau sejenisnya untuk ditayangkan. Sebab ada biaya mahal untuk produksi sebuah animasi.

"Biaya produksi kartun itu sangat mahal, itu kenapa televisi beli gelondongan. Sudah sekalian teks dan alih suara," ungkapnya kepada detikcom.

Menurutnya, secara kultur Upin dan Ipin juga dekat dengan budaya Indonesia. Ia menggambarkan animasi tersebut mengangkat tentang perbedaan suku yang juga dekat dengan Indonesia. Lantas apa solusinya?

"KPI tentu saja tak bisa jadi polisi dalam pengertian menyetop tayangan kartun dari luar. Karena ada regulasi P3SPS," tuturnya.

P3SPS merupakan pedoman dan standar bagi kegiatan penyelenggaraan penyiaran baik TV maupun radio di Indonesia. Saat ini, yang berlaku adalah P3SPS tahun 2009.

Di dalam regulasi itu, disebutkan konten asing hanya dibatasi sebanyak 40 persen.

"Kalau konten asingnya belum melewati 40 persen, maka kartun tersebut diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu kartun dewasa, yang memperlihatkan pornografi, yang boleh adalah kartun yang mengedukasi," ungkapnya.

Agung Suprio menyebut serial animasi Upin dan Ipin sebagai propaganda Malaysia. Animasi tersebut dianggap berhasil memperkenalkan Malaysia ke dunia luar.

"Upin-Ipin itu bisa mengenalkan Malaysia atau citra Malaysia kepada dunia luar yang multikultural, sopan, ramah dan religius. Ini yang ingin ditampilkan Malaysia kepada dunia luar," kata Agung Suprio.

"Negara-negara lain punya pandangan positif kepada Malaysia, sehingga bisa meningkatkan sektor pariwisata Malaysia, jadi banyak kemudian orang mancanegara yang datang ke Malaysia. Jadi propaganda itu di situ maksudnya."



Simak Video "Beda Pandangan Pengacara Korban Pelecehan dan KPI soal Pemeriksaan Internal"
[Gambas:Video 20detik]
(nu2/pus)