Alasan Prank dan 'Ikan Asin' Bukan Konten Ilegal

Jakarta -

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) belum menetapkan konten prank atau konten buka-bukaan seperti 'ikan asin' masuk dalam daftar ilegal atau tak layak tayang. Hal ini dikarenakan masih ada perbedaan pendapat pada publik tentang konten-konten seperti itu.

"Karena regulasi yang kita buat di tahun 2008 lalu direvisi di 2016 waktu itu belum melihat itu sebagai kebutuhan sebuah konten itu dilarang. Karena masih debatable," ungkap Ferdinandus biro Humas Kemkominfo saat dihubungi belum lama ini.

Baca juga: Meski Tak Ilegal, Prank hingga Konten Seperti 'Ikan Asin' Ditandai

"Mungkin sebagian orang tidak nyaman, sebagian orang lagi tidak. Itu yang kemudian tidak bisa dikategorikan sebagai konten yang ilegal," imbuh pria yang disapa Nando ini.

Meski tak dipungkiri, kian marak konten prank misalnya yang dikemas makin berlebihan. Kemkominfo pun menandai konten-konten tersebut untuk terus dipantau.

Baca juga: Gara-gara Prank, Jangan Sampai Orang Malas Buka YouTube

Jika aduan dari masyarakat makin banyak diterima, pemerintah mendorong platform terkait untuk menghentikan penayangan. Cara ini menjadi salah satu 'sensor' yang diterapkan Kemkominfo.

"Kami di Kominfo selalu mendorong para platform ini seperti YouTube dan media sosial lainnya untuk melakukan self blocking bila konten itu terlalu berlebihan, mereka sebaiknya melakukan upaya-upaya dengan community basenya. Sejauh ini, itu yang kami lakukan," pungkas Nando.

(doc/nu2)