Petisi Tolak Konser Musik Pilkada Terus Berlanjut

Dyah Paramita Saraswati - detikHot
Selasa, 22 Sep 2020 08:45 WIB
Ilustrasi Penonton Konser Musik di Konser The Chainsmokers di Jakarta.
Petisi konser musik Pilkada masih berlangsung. Foto: Hanif Hawari
Jakarta -

Komisi Pemilihan Umum, dikabarkan memberikan izin untuk para kandidat calon kepala daerah menggelar konser musik dalam rangka kampanye menjelang Pemilihan Kepala Daerah 2020.

Keputusan tersebut diatur dalam pasal 63 ayat (1) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pilkada di Tengah Bencana Non Alam Virus Corona, yang ditandatangani oleh Ketua KPU Arief Budiman pada 31 Agustus 2020.

Aturan mengenai konser musik dalam pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi virus Corona (COVID-19) itu pun mendapatkan kecaman berbagai pihak, termasuk dari kalangan musisi dan praktisi di industri musik.

Setelah penyanyi Tompi dan pengamat musik Wendi Putranto yang secara terang-terangan menolak diadakannya konser musik dalam rangka kampanye Pilkada 2020, kini giliran Franki Indrasmoro Sumbodo atau Pepeng dari grup Naif yang mengutarakan ketidaksetujuannya.

Dalam kicauan di akun Twitter-nya, Pepeng menuliskan membagikan petisi yang berisi penolakan terhadap aturan diperbolehkannya konser musik berlangsung sebagai rangkaian dari kampanye menjelang pilkada.

Pepeng menuliskan, "Demi menjaga protokol kesehatan di Indonesia selama masa wabah Covid-19 ini, gue tergerak untuk turut sebarkan petisi ini."



Dirinya lalu membagikan tautan di change.org yang dimulai oleh Dade MSS Funkadelic.

Menurut keterangan dalam petisi tersebut, diperbolehkannya konser dalam rangka Pilkada 2020 akan mencederai usaha para musisi yang selama ini telah mencoba patuh dan menahan diri demi mencegah penularan COVID-19.

"Pandemi COVID-19 selama 7 bulan ini menjadikan para pekerja seni terpaksa mengalah untuk tidak dapat mencari nafkah dan bekerja. Hampir Ribuan hanya dapat melakukan pekerjaannya via online dan dibatasi dengan banyaknya peraturan," tulis keterangan dalam petisi itu.

"Diperbolehkannya Konser selama Pilkada yang akan berlangsung dalam beberapa bulan ini mencederai hakikat hidup para pekerja seni yang sedari awal Pandemi berusaha untuk menahan diri mengikuti peraturan yang berlaku," sambungnya.

Dikutip dari detiknews, Komisioner KPU RI Viryan Azis mengatakan peraturan itu masih belum ketok palu dan masih dalam proses penyempurnaan.

"Belum final, belum final. Masih bahan untuk kita sempurnakan," kata Viryan dalam telekonferensi Populi Center dan Smart FM Network yang bertajuk Kampanye Pilkada di Tengah Virus Corona pada Sabtu (19/9/2020).

Viryan menjelaskan setiap masukan dari masyarakat soal aturan konser musik pada kampanye di Pilkada 2020 menjadi pertimbangan KPU. Lebih jauh dia menyarankan sebenarnya konser musik di masa kampanye dapat dilakukan dalam format virtual.

"Justru dengan adanya masukan dari masyarakat menjadi pertimbangan kami untuk memperhatikan atau menimbang kembali hal tersebut. Dalam diskusi kami, pembahasan kami, kegiatan konser musik itu jangan dipahami seperti konser musik biasa," tuturnya.



Simak Video "Cerita di Balik Film 'Story of Kale' yang Menyesuaikan Pandemi Corona"
[Gambas:Video 20detik]
(srs/wes)