Ssst...Ada yang Menjegal Film Indonesia!

Jakarta - Tahun yang sebentar lagi akan kita tinggalkan adalah tahun gunung es bagi persoalan film nasional yang menurut kritikus Eric Sasono "ternyata telah mengalami pembusukan sejak lama". Pucuk dari gunung es itu adalah kasus kisruh pajar film impor yang menyebabkan absennya film Hollywood di bioskop Tanah Air untuk beberapa waktu.

Tentu saja, masalahnya bukan lagi sebatas bahwa film Harry Potter akhirnya telat masuk Jakarta. Tapi, dalam pandangan Eric, soal kisruh pajak film impor itu tak lepas dari isu ekonomi-politik perfilman Indonesia sejak awal sejarahnya hingga kini.

Bersama dengan tim dari Rumah Film yang terdiri atas Ekky Imanjaya, Ifan Adriansyah Ismail dan Hikmat Darmawan, Eric melakukan penelitian yang menelusuri sisi ekonomi-politik perfilman Indonesia. Hasilnya, secara garis besar, tim peneliti mendapati bahwa ada ketegangan, persinggungan bahkan pertarungan berbagai kekuatan di luar film, yang menentukan "hidup-matinya" film nasional.

"Di balik ribut-ribut Harry Potter, yang memunculkan Pak Jero Wacik sebagai pahlawan, terungkap keadaan publik yang sejak lama terjegal haknya untuk mendapatkan keragaman tontonan, yang itu juga berarti keragaman suara atau pesan dalam film," tutur Eric ketika mendiskusikan hasil penelitiannya yang dituangkan dalam buku setebal 354 halaman, berjudul 'Menjegal Film Indonesia: Pemetaan Ekonomi Politik Industri Film Indonesia.'

Dalam bahasa yang lebih sederhana dan konkret, tim peneliti mengungkapkan bahwa film nasional mengalami peminggiran ketika harus bersaing dengan film impor. Pengusaha bioskop dituduh mendahulukan film-film impor ketimbang film lokal karena mereka jugalah yang mengimpor film-film tersebut.

Kasus pajak impor film sebenarnya bisa menjadi momen untuk meninjau kembali isu peminggiran itu. Namun, apa yang terjadi? Menteri Jero Wacik justru pasang badan, "ngotot" agar 'Harry Potter 7 (2)' dan 'Transformer 3' masuk ke Indonesia, bagaimana pun caranya. Sehingga, masalah impor film dianggap selesai bukan karena dibenahi aturannya, melainkan ditandai dengan "kembalinya" film Hollywood.

Dianggap selesainya kasus pajak film impor tanpa ada pembenahan apapun, menyisakan masalah distribusi yang merupakan isu utama. Dengan masuknya dua blockbuster yang telah ditunggu-tunggu tadi semua orang senang, tapi pembenahan sistem perfiman kita tertunda lagi. Karya-karya sineas lokal tetap di pinggiran dalam distribusi yang sepenuhnya berada di tangan kekuasaan perusahaan jaringan bioskop.
(mmu/mmu)