Menurut Robi, lagu tersebut merupakan pesan untuk para anggota dewan yang melenceng dari amanahnya sebagai wakil rakyat.
Bagi mereka, ada banyak produk Undang-Undang yang terkesan layaknya lelucon, diwarnai pasal karet dan memenjarakan orang yang tidak bersalah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
![]() |
"Kami di dunia aktivisme itu kan (memberikan) suara-suara kritis, tapi kritisnya itu kan bukan kritis mau merusak, tapi mau membangun kan. Entah itu isu sumber daya alam, politik, semua. Kalau kritik itu dianggap pencemaran nama baik, so ngapain kita pakai nama demokrasi," urai Robi dalam wawancara eksklusif dengan detikHOT.
"Kalau kita serius pakai nama demokrasi, encourage orang untuk bersuara, untuk berekspresi," sambungnya.
Lagu tersebut kemudian dirilis sebagai single bersamaan dengan momentum penolakan besar-besaran terhadap RUU Permusikan yang dilakukan sejumlah musisi yang tergabung dalam KNTL RUUP (Koalisi Nasional Tolak Rancangan Undang-undang Permusikan).
Namun bagi mereka, semangat lagu tersebut bisa mewakili banyak permasalahan lainnya. Menurutnya, tugas para anggota dewan sebenarnya tertuang dalam sila keempat di Pancasila, yakni "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan."
Tujuan dari berjalannya sila keempat, menurut Robi, adalah sila kelima, yakni "Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia."
Sayangnya, Robi melihat hal tersebut tidak benar-benar berjalan dengan sebagaimana mestinya. Hal itu yang kemudian ia tuangkan dalam lagu 'Dagelan Penipu Rakyat'.
![]() |
"Kalau kita pikir kan sila keempat dari Pancasila itu soal pemerintahan. Berarti ada wakil-wakil yang kita tunjuk mengawal aspirasi masyarakat luas yang bermanfaat, memilah mana yang manfaat mana yang mudarat, di dalam sebuah parlemen, sebuah intitusi," tuturnya.
"Kalau kita lihat sih, ide lagu itu karena ada banyak sekali hal-hal yang sebenarnya secara signifikan bisa kontraproduktif dengan apa yang rakyat mau, apa yang sila kelima mau. Karena institusi ini kan dibuat untuk mewujudkan sila kelima," lanjutnyanya.
Robi juga mengatakan bahwa pada dasarnya, lagu-lagu milik Navicula bersifat mengawal undang-undang yang ada.
"Apalagi background pendidikan kami itu politik, jadi kami mempelajari UUD dan Pancasila," jelasnya.
(srs/nkn)