Beberapa waktu lalu, Nafa Urbach mendapat kritik keras karena komentarnya soal tunjangan perumahan anggota Dewan Rp 50 juta dan mengeluhkan macet. Ketika anggota DPR RI sedang jadi sorotan publik, Nafa Urbach memberikan janji.
Nafa menuliskan dalam akun Instagram pribadinya dilihat pada Selasa (26/8/2025), dia menuliskan dan mengaku tahu keresahan masyarakat terkait tunjangan jabatan anggota DPR RI yang membuat resah masyarakat.
"Sebagai bentuk komitmen saya kepada rakyat, saya memilih untuk mengalokasikan gaji dan tunjangan saya kepada masyarakat di dapil saya, khususnya para guru yang telah berjuang mendidik generasi penerus bangsa," janji Nafa Urbach yang dia tuliskan dalam Instagram Story pribadinya.
"Saya percaya langkah kecil ini adalah wujud nyata bahwa kepentingan rakyat harus di atas segalanya," sambungnya.
Anggota Dewan dari partai NasDem yang menjadi anggota Komisi IX itu membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, BPJS, BPOM, Badan Gizi, dan BP2 MI. Dia berjanji gaji dan tunjangan yang didapat untuk masyarakat.
"Seluruh gaji dan tunjangan akan saya serahkan kembali untuk masyarakat di daerah pemilihan saya hingga tahun 2029," tulisnya.
Nafa Urbach memprioritaskan guru karena dia menilai guru adalah pahlawan pendidikan yang punya jasa besar. Namun, dia juga membuka ruang untuk masyarakat memberikan masukan atas niatnya itu.
"Saya juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan: apakah hanya guru, atau kah ada kelompok lain yang juga perlu kita bantu bersama. Semua proses ini dilakukan secara terbuka dan transparan," janji Nafa Urbach.
Nafa Urbach gencar mengunggah kegiatan di dapilnya, yakni Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Wonosobo, Temanggung, dan Purworejo.
"Saya paham banyak masyarakat yang berharap gaji dan tunjangan DPR diturunkan, tapi karena itu keputusan bersama di DPR, saya memilih cara yang bisa langsung saya lakukan sendiri terlebih dahulu dengan mengembalikan seluruh gaji dan tunjangan saya ke masyarakat di dapil sampai 2029," tegasnya.
Simak Video "Video: KSPI Soroti Ketimpangan Ekstrem Tunjangan Anggota DPR-Gaji Buruh"
(pus/dar)