.webp)
Tina Toon turut mengomentari gerakan vaksinasi COVID-19 yang tengah digencarkan oleh pemerintah. Di sisi lain masih banyak masyarakat yang tidak mau divaksin.
Tina memberikan pendapat bahwa pendekatan vaksinasi ke masyarakat harus humanis. Salah satu contoh dan pendapat untuk mendekatkan vaksinasi kepada masyarakat, menurutnya adalah dengan memberikan penghargaan kepada mereka yang sudah mau divaksin.
"Justru pendekatan sekarang harus lebih humanis dan lebih edukatif, termasuk juga untuk vaksin. Bisa dikasih reward untuk yang vaksin," kata Tina Toon dalam pesan singkat kepada detikcom, Kamis (22/7/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penghargaan tersebut menurut artis yang juga anggota DPRD dari fraksi PDIP itu bisa berupa bantuan sosial. Terlebih karena dalam masa pandemi banyak ekonomi masyarakat yang terimbas COVID-19.
"Misal bansosnya ditambah bagi penerima yang sudah vaksin dan bisa menunjukkan bukti sudah vaksinasi," katanya.
Tina Toon juga menyoroti soal penindakan dengan memberikan hukuman pidana untuk pelanggar PPKM. Baginya tiga pilar, yaitu TNI, Polri, dan Pemda harus bergerak sesuai porsi, sehingga tidak ada lagi tindakan kekerasan terhadap pelanggar.
"Ada juga perubahan dimana PNS atau Satpol PP kewenangannya ditambahkan sampai ke penyidikan, berjalan saja tiga pilar, TNI, Polisi, Satpol PP sesuai tupoksi. Jangan sampai nanti nggak siap mental terjadi pengulangan penindakan kekerasan, meskipun bukan di Jakarta. Jangan sampai terjadi disini," bebernya.
Tak dipungkiri, hingga kini Tina Toon menilai kinerja tiga pilar masih belum sempurna. Termasuk adanya potensi pungutan liar yang dilakukan para oknum saat melakukan penindakan terhadap para pelanggar PPKM.
"Juga kadang pelatihan dan sosialisasi serta evaluasi terhadap keterlibatan aparatur Pemda masih kurang optimal. Bisa jadi potensi pungli sebagaimana kejadian di lapangan yang disampaikan kawan-kawan Bapemperda dan beberapa laporan warga," imbuhnya.
Tina Toon juga meminta aparatur tak boleh tebang pilih dalam menegakkan PPKM. Sehingga masyarakat juga tak merasa menjadi korban.
"Kadang sektor esensial dan kritikal juga ragu, kemarin ada laporan langsung di segel, ternyata esensial dicabut lagi. Nah, hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi ke depan. Jangan sampai penegak hukumnya plin-plan, masyarakat jadi korban," harap Tina Toon.
(fbr/pus)
