Pedangdut Dilarang Ikut Kampanye, Ini Tanggapan Ikke Nurjanah

Jakarta - Pagelaran dangdut sering terlihat tampil di kampanye-kampanye partai politik. Namun, 'tradisi' tersebut sepertinya akan hilang menjelang Pilpres 2014 mendatang.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menuturkan harapannya untuk menghapus tradisi dangdutan yang biasa dilakukan saat kampanye. Pendangdut yang juga Ketua Harian Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia (PAMMI), Ikke Nurjanah pun kaget dengan pernyataan Presiden SBY.

"Pertama kali mendengar aku sempet enggak percaya, enggak nyangka," ujar Ikke, saat ditemui di Kampung Artis, Cipatung, Jakarta Timur, Rabu (17/1/2013).

Ikke pun kini menuntut klarifikasi atas segala ucapan Presiden SBY perihal larangannya itu. "Kita pengen klarifikasi dari pihak kepresidenan, kami ingin meluruskan saja," jelasnya.

Pelantun 'Terlena' itu menuturkan bahwa para penyanyi dangdut tak punya maksud negatif dengan ikut berpartisipasi saat kampanye. Ia pun tak mau penyanyi dangdut dijadikan momok bagi pemerintah.

"Kita jangan dijadikan kayak semacam momok, ditunjuk jadi penyebab sesuatu," tuturnya.

Ibu satu anak itu yakin apa yang disampaikan Presiden SBY nantinya akan berdampak negatif bagi penghasilan para penyanyi dangdut. "Aku sedih, dengan statment itu, yang pasti akan berdampak ke teman-teman (dangdut)," pungkasnya.

Pernyataan Presiden SBY soal harapannya larangan dangdutan disampaikan saat pidato politik bertema 'Indonesia Democracy Outlook' yang digelar oleh KNPI di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (15/1/2013).

Ia pun meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatur pelaksanaan kampanye secara baik dengan meniadakan kegiatan kampanye terbuka yang melibatkan ribuan massa.

"Pandangan saya, kampanye terbuka dalam gabungan besar, sebaiknya dikurangi. Diganti dengan kampanye 1.000, 2.000 massa di ruangan tertutup. Yang penting media massa mau menyiarkan, yang penting rakyat mendengar. Tidak ada minta air, minta dangdut dan lain lain," ungkap SBY.

(fkh/ich)