.webp)
Dewan Kesenian dan Dewan Kebudayaan se-Indonesia tengah berkumpul untuk menggelar Musyawarah Nasional hingga 13 Desember di Jakarta. Pertemuan mereka menjadi kelanjutan dari maklumat Kongres Kebudayaan Indonesia tahun ini.
Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek, Hilmar Farid mengatakan musyawarah nasional ini diikuti sekitar 300 peserta perwakilan Dewan Kesenian dan Dewan Kebudayaan di setiap daerah.
"Para perwakilan Dewan Kesenian dan Dewan Kebudayaan seluruh Indonesia, para pemangku kepentingan seni-budaya, lembaga, institusi dan organisasi seni- budaya, pemerintah, perwakilan komunitas serta individu pelaku seni dan budaya. Mereka adalah pihak-pihak yang merepresentasikan masyarakat seni-budaya seluruh Indonesia," ucap Hilmar Farid dalam keterangan yang diterima, Selasa (12/12/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di musyawarah nasional yang mengusung tema Transformasi Dewan Kesenian dan/ atau Dewan Kebudayaan untuk Tata Kelola Kebudayaan digelar dalam beberapa sesi sidang pleno maupun sidang-sidang komisi.
Para narasumber di antaranya yakni Hapri Ika Poigi (Dewan Kesenian Sulawesi Tengah), Halim HD (Pengamat dan Networker Kebudayaan), Bambang Prihadi (Dewan Kesenian Jakarta), perwakilan komunitas seni-budaya seperti Akhmad Khairudin (Komunitas Hysteria Semarang), Wayan Udiana (Pendiri Teater Kene Bali), Angga Djamar (Manajer Nan Jombang Dance Company Sumatera Barat), Max Binur (Pengawas Papuan Vices dan Direktur Bengkel Pembelajaran Antara Rakyat [Belantara] Papua).
Selain itu, hadir pula Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal Malik, Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional Soni Soemarsono dan Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid.
Hadir pula Walikota Ternate Dr. M Tauhid Soleman, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Teguh Setyabudi, Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia (Apeksi) Alwis Rustam Bappenas, Ketua Dewan Kesenian Kota Bandung Rahmat Jabaril, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Atika Nur Rahmania, Anom Astika (Koordinator Penyusunan PPKD Direktorat Jenderal Kebudayaan).
Dalam musyawarah yang sengaja digelar bersamaan dengan kampanye partai politik ini juga membahas hal tersebut.
"Sebagaimana diketahui bahwa dalam proses politik tersebut, kendati para pasangan calon kadang-kadang menyinggung hal-ihwal kehidupan maupun pengembangan kebudayaan dan kesenian, namun mereka belum benar-benar serius menyertakan dimensi kebudayaan secara umum dan kesenian secara khusus dalam visi pembangunan bangsa ke depan. Kebudayaan masih dianggap tidak penting," tulisnya.
(tia/dar)
