"Yang harus dihilangin pembajakanlah ya, pembajakan kan membuat lumpuh industri film Indonesia," ucapnya ketika dihubungi detikHOT.
Tak hanya memerangi pembajakan yang memang telah menjadi musuh bersama, bagi pria kelahiran 3 Januari 1976 ini juga mengutarakan harapannya agar pemirintah meringkas skema pajak yang dianggapnya kurang berpihak pada permbuat film.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ketika mau bikin film aja sewa alat udah ada pajaknya. Terus kru sama pemain ada pajaknya. Ketika film ditayangkan di bioskop ada pajak daerah kan. Nah terus di akhir tahun perusahaan film juga masih dipajakin juga. Berlapis-lapis banget," terangnya melanjutkan.
Untuk itu, bagi Joko Anwar, diperlukan adanya kesadaran dari para pemangku kepentingan agar iklim perfilman semakin kondusif. (srs/mmu)











































