Pengusaha Bioskop Bingung Agus Marto dan Jero Wacik Tak Kompak

Jakarta - Sikap Menteri Keuangan Agus Martowardojo dengan Menteri Budaya dan Pariwisata Jero Wacik yang berseberangan dalam menyikapi masalah kisruh impor film membuat pengusaha bioskop bingung. Bagi pengusaha bioskop saat ini yang terpenting film Hollywood segera masuk dan penonton mendapat kepastian kapan bisa menikmati film-film box office.

Pemilik Blitzmegaplex Ananda Siregar mengatakan kedua menteri itu memang mewadahi kepentingan yang berbeda-beda. Agus Marto menekankan kepada masalah penerimaan negara, namun di sisi lain Jero Wacik mengedepankan pembinaan industri film dengan konsen pada masalah budaya.

Regulasi importasi film yang akan segera diterbitkan bagi Jero Wacik, dianggap akan menyudahi masalah tertahannya film impor Hollywood selama 4 bulan ini. Namun Agus Marto menegaskan masuknya impor film Hollywood harus terlebih dahulu adanya penyelesaian tunggakan pajak impor film oleh para importir.

"Itu yang membuat kita bingung, bagimana koordinasinya, siapa sih yang bikin. Itu bikin yang agak rancu," kata Ananda kepada detikFinance, Kamis malam (17/6/2011)

Kondisi saat ini, lanjut Ananda, akan semakin membuat tak jelas nasib pemilik bioskop. Apalagi aturan baru soal tarif spesifik impor film tak akan menjamin film-film impor khususnya dari Hollywood akan masuk kembali.

Ia juga menambahkan selama 4 bulan ini, peran dari film-film Indonesia terhadap pendapatan usaha bioskop tak bisa diandalkan. Ekspektasi pasar atau konsumen terhadap film-film Hollywood begitu tinggi.

"Seharusnya mulai Februari (dimulainya boikot), kalau saya produser film Indonesia, ini saat masa panen, saingan nggak ada, libur sekolah lagi. Paling enak nggak ada lawan. Mungkin dampaknya bagi penghasilan dari film Indonesia lebih tinggi, tapi faktanya bagi kami tak terlalu membantu," katanya.

Seperti diketahui enam anggota produsen film Hollywood atau MPAA (Motion Picture Assosiation οf America) yaitu Columbia, Disney, Fox, Paramount, Sony, dan Warner menghentikan suplai filmnya ke Indonesia. Dua dari tiga importir yang selama ini jadi mitra MPAA di Indonesia tak mendapatkan izin karena terjerat tunggakan pajak impor film yang diawali adanya pengenaan royalti impor film.

"Sebagai pengusaha bioskop yang paling penting adalah pasokan. Film terjamin, itu yang dijual. Kalau tak dijamin susah kita dagang," tegasnya.


(hen/ich)