Sebagai salah satu publik figur yang telah terjun di dunia politik, Eko merasa hal tersebut perlu adanya pandangan komperhensif dalam penentuan daerahnya.
"Nah ini diliatnya harus secara komperhensif, dengan kan juga di konstitusi disebutkan bahwa pemerintahan itu ada di Ibu Kota Jakarta. Nah itu harus juga disesuaikan dulu tuh," ujar Eko Patrio saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (2/5/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalo buat pemerataan oke. Cuma sekarang adalah beban uang negara ada banyak nggak gitu. Jangan sampai akhirnya terjadi. Kita diberikan utang lagi, utang lagi akhirnya negara kita terabaikan," paparnya.
"Ya banyak negara-negara lain juga pindah ibu kota. Tetapi buat saya sementara ngumpulin uang dulu gitu. Ngumpulin uang dulu sebanyak-banyaknya, jangan sampai karena itu butuhnya tuh hampir Rp 500 triliun untuk pindah dan membangun, ya tadi gedung-gedung untuk kepentingan pemerintahan kan, administrasi. Itu hampir Rp 500 triliun," ujar Eko lagi.
Eko berharap rencana pemindahan itu tak dilakukan secara mendadak. Karena menurutnya, banyak masyarakat yang akan dirugikan.
"Gitu ya jadi mungkin buat saya. Buat sekedar wacana oke. Tapi jangan sampe dadakan kasihan, kasihan banget. Kasihan masyarakatnya maksud saya," imbuh Eko.