.webp)
Polemik royalti musik mulai ditangani serius oleh pemerintah. Kemarin Komisi XIII DPR RI bersama pemerintah, LMKN, dan perwakilan musisi melakukan rapat bersama guna mengatasi hal tersebut.
Tercapai kesepakatan bahwa penarikan royalti akan dipusatkan di LMKN. Pemerintah juga bakal menggodok Undang-Undang Hak Cipta.
"Telah disepakati bahwa delegasi penarikan royalti akan dipusatkan di LMKN sambil menyelesaikan Undang-Undang Hak Cipta dan dilakukan audit untuk transparansi kegiatan-kegiatan penarikan royalti yang ada selama ini," ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat konsultasi di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dasco meminta ada sistem digitalisasi ataupun aplikasi yang memudahkan menghitung royalti. Namun, ia memilih menunggu keputusan pihak Kementerian Hukum.
"Kita sudah ngomong sama Kementerian Hukum supaya membawa aplikasi yang mudah dan gak mahal, karena royalti itu nantinya akan diberikan kepada pencipta lagu atau penyanyinya, intinya begitu," katanya.
Velodiva lantas menanggapi keinginan pemerintah soal adanya aplikasi yang memudahkan menghitung royalti. Kebetulan mereka sudah bekerja sama resmi dengan LMKN.
"Kita sudah membuktikan dan mewujudkan apa yang diamanatkan di PP56 mengenai tata kelola royalti musik, sekaligus membuka jalan
menuju sistem distribusi royalti yang adil, transparan, dan efisien. Ini tinggal diadopsi pemerintah untuk selanjutnya digunakan oleh pemerintah untuk membantu pemerintah membereskan kisruh royalti ini," ujar Vedy Eriyanto dari Velodiva saat dihubungi Jumat (22/8/2025).
Vedy menantikan panggilan pemerintah soal aplikasi yang dibuatnya. Ia menjamin Velodiva bisa memberi kemudahan royalti musik.
"Kita tunggu panggilan dari kementerian terkait dan DPR atau Istana jika diperlukan kita siap audiensi," tuturnya.
(mau/ass)
