Dede Yusuf Tak Setuju Pencabutan UU Film

Jakarta - Kisruh Festival Film Indonesia (FFI) 2006 terus bergulir. Rabu (3/1/2007) lalu, Masyarakat Film Indonesia (MFI) menyampaikan tuntutannya. Satu di antaranya adalah pencabutan UU nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman.Menanggapi tuntutan itu, aktor sekaligus anggota DPR Komisi X, Dede Yusuf mengaku tak setuju. Ditemui di Gedung Pusat Perfilman Haji Umar Ismail (PPH-UI), Jl. H.R Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/1/2007), Ia memilih jalan keluar lain."Daripada Undang-Undang itu direvisi kan makan waktu. Sebaiknya PP nya saja yang diubah atau diganti. Karena waktu yang dibutuhkan untuk merubah sebuah PP lebih cepat daripada merevisi sebuah Undang-undang," jelasnya kepada wartawan. Selasa (9/1/2007) lalu, MFI yang antara lain beranggotakan Riri Riza, Dian Sastro, Nicholas Saputra, Marcella Zalianty mengembalikan 32 Piala Citra ke kantor Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.Pengembalian tanda penghargaan perfilman tertinggi di Indonesia itu diterima langsung oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Watjik. Dalam kesempatan itu, Jero menjelaskan tentang adanya perbaikan Rancangan Undang-undang Perfilman pengganti UU No. 8 Tahun 1992, tentang Perfilman. Ia mengimbau agar MFI membawa masalah itu ke DPR, karena disanalah RUU itu sedang digodok. (dit/eny)