.webp)
Sebagai salah satu jaringan bioskop besar di Tanah Air, XXI telah menanggapi dibukanya bioskop dari Daftar Negatif Investasi (DNI). Dibukanya DNI membuat aturan bioskop harus memberi ruang 60 persen pada film lokal menjadi isu yang semakin kencang.
Belum lama ini XXI pun buka-bukaan terkait kabar tersebut. Aturan tersebut dinilai bersifat proteksi. XXI juga menilai aturan itu akan membuat investor asing tak tertarik bila ingin membuka bioskop di Tanah Air.
"Mereka akan bingung kok investasi dibuka tapi kenapa masih dikotak-kotakkan," ujar Comunication Secretary, Catherine Keng saat ditemui di Club XXI, Sarinah Thamrin belum lama ini.
Sederet alasan pentingnya pemerintah untuk merevisi aturan 60:40 bagi film lokal dan impor turut diuraikan. Di antaranya aturan tersebut dinilai akan mengganggu mekanisme pasar.
Skema penentuan kuota dianggap tak memberi publik pilihan untuk menonton film yang mereka mau. Sementara pertumbuhan film nasional diyakini akan tumbuh dari kekuatan pasar bukan regulasi.
"Nggak cuma di Korea Selatan tapi Malaysia juga menghadapi problem yang sama. Di tahun 2005, pemerintah mereka sempat menetapkan wajib tayang film lokal selama dua minggu. Tapi hasilnya justru membunuh industri film lokal. Tahun ini Malaysia akan merevisi aturan wajib tayang yang mereka terapkan," papar Catherine.
(doc/mmu)
Belum lama ini XXI pun buka-bukaan terkait kabar tersebut. Aturan tersebut dinilai bersifat proteksi. XXI juga menilai aturan itu akan membuat investor asing tak tertarik bila ingin membuka bioskop di Tanah Air.
"Mereka akan bingung kok investasi dibuka tapi kenapa masih dikotak-kotakkan," ujar Comunication Secretary, Catherine Keng saat ditemui di Club XXI, Sarinah Thamrin belum lama ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Skema penentuan kuota dianggap tak memberi publik pilihan untuk menonton film yang mereka mau. Sementara pertumbuhan film nasional diyakini akan tumbuh dari kekuatan pasar bukan regulasi.
"Nggak cuma di Korea Selatan tapi Malaysia juga menghadapi problem yang sama. Di tahun 2005, pemerintah mereka sempat menetapkan wajib tayang film lokal selama dua minggu. Tapi hasilnya justru membunuh industri film lokal. Tahun ini Malaysia akan merevisi aturan wajib tayang yang mereka terapkan," papar Catherine.
