Pemanasan Venna Melinda untuk Kawal Film Indonesia

Jakarta - Pada bagian terakhir dari 4 tulisan yang merupakan rangkaian laporan pengamat perfilman Shandy Gasella dari sebuah forum perbincangan mengenai film Indonesia di DPR ini, sorotan ditujukan kepada sang fasilitator sendiri, Venna Melinda. Mengapa tiba-tiba anggota Komisi X ini ingin memperjuangan perfilman? Venna merasa kepentingannya jelas bahwa ia dulu merupakan orang film. Kini, ia berada di komisi yang benar-benar langsung berinteraksi dengan kementerian-kementerian yang bersangkut-paut dengan urusan film.

Dalam periode pemerintahan sebelumnya, kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif satu nomenklatur. Kemudian, dalam kabinet Presiden Jokowi sekarang ada Bekraf sendiri yang nanti anggarannya mencapai Rp 1,5 triliun. Hal itu pun menjadi perhatian tersendiri bagi Venna.

“Terakhir saya main film tahun 1987 dan saya tidak pernah masuk ke dalam industri, tapi kepedulian saya adalah satu modal kuat, dan di kepengurusan partai yang baru saya jadi ketua departemen kebudayaan dan ekonomi kreatif. Saya rasa ini seperti kementerian, jadi saya akan mengawal kementerian ini seperti saya juga memimpin satu divisi khusus yaitu film, anggaplah ini warming up,” ujar pemeran Priska dalam film ‘Catatan Si Boy 2’ itu kepada segenap sineas yang hadir atas undangannya pekan lalu.

Salah satu yang hadir adalah Djonny Syafruddin, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI). Ia pun menyambut gembira itikad baik Venna. Apalagi melihat kondisi sekarang ini, ketika orang dengan bermodalkan uang Rp 400 juta sudah bisa membuat film. Djonny menyatakan bangga bahwa sineas-sineas muda kita begitu kreatif. Namun, ia menyesalkan film-film yang mereka produksi dengan budget minim itu langsung dipaksakan untuk diputar di bioskop. Sementara, pihak bioskop pun mau tidak mau harus menerima. Masalahnya, siapa yang menilai quality control dari film-film yang masuk, siapa yang berhak melaksanakannya? Djonny memastikan tak ada yang berani sebab pasti orang tersebut bakal diprotes terus oleh berbagai pihak.

Dulu di zaman Orde Baru persoalan perfilman ditangani Komisi I DPR. Di era Reformasi pindah ke Komisi X, namun khusus untuk Lembaga Sensor Film tetap ditangani oleh Komisi I. Tentu saja ini lucu sebab sensor merupakan bagian dari film. Kiranya benar apa yang dikatakan oleh aktor Fauzi Baadila, membicarakan perfilman Indonesia itu seperti mencoba mengurai benang kusut. Hadir mewakili asosiasi Rumah Aktor Indonesia (RAI), ia berharap agar pertemuan yang diinisiasi oleh Venna Melinda tersebut ada kelanjutannya.

Sebagai pemain film, Fauzi mengaku pernah mengalami gangguan jiwa sebab sering bekerja di lapangan sampai 30 jam tanpa henti. “Jadi, jam kerja jangan sampai lebih dari 15-18 jam, mau mati rasanya! Saya sering banget syuting 30 jam non-stop gara-gara budjet ditekan seminim mungkin, dan kami di lapangn nih sudah seperti mayat-mayat hidup. Superman aja nggak bakal bisa terbang selama lebih dari 24 jam. Orang kerja di kantor 8-9 jam sehari, kami kerja sehari itu tiga harinya orang kantoran,” curhatnya.

Produser Meiske Taurisia juga memiliki sudut pandangnya sendiri ketika membicarakan soal industri film di Tanah Air. Menurutnya film itu komoditi. “Lihatlah Amerika dengan bisnis Hollywood-nya, mereka yang paling berhasil di dunia ini menjadikan film sebuah komoditi. Film yang pada mulanya adalah produk budaya kemudian jadi produk ekonomi, lantas bagaimana siasat kita, bagaimana kita mau membagi fokus kita antara film sebagai produk budaya dan film sebagai produk ekonomi? Dengan adanya pertemuan ini, dalam waktu lima tahun ke depan apa target yang dapat kita realisasikan, mana yang paling esensial buat industri ini?” tanyanya di pengujung pertemuan.

Shandy Gasella pengamat perfilman Indonesia, bekerja di BPI

(mmu/mmu)