Badan Sensor Film Harus Berubah

Jakarta - Difasilitasi oleh artis yang kini duduk di Komisi X DPR, Venna Melinda, sejumlah insan perfilman membahas isu anti pembajakan dan penegakan hak kekayaan intelektual di Senayan, pekan lalu. Forum berkembang sedemikian rupa menjadi ajang “curhat” para pekerja film tersebut. Kontributor detikHOT Shandy Gasella yang hadir dalam kesempatan tersebut melaporkannya dalam serangkaian tulisan. Berikut bagian kedua dari empat tulisan.

Selain aktif di Kedai Film Nusantara (KFN) Embie C Noer juga merupakan pengurus di Badan Perfilman Indonesia (BPI). Hal berikutnya yang disoroti Embie terkait masalah sensor. Sempat beberapa kali Embie dan rekan-rekannya di BPI mendiskusikan persoalan badan sensor, salah satunya adalah kesulitan yang sangat besar untuk beradaptasi di zaman ketika teknologi audio visual dengan diversifikasi bentuknya yang beraneka macam, bagaimana LSF seharusnya menyensor produk-produk di internet, misalnya. Lalu, bagaimana LSF menyensor tayangan-tayangan televisi yang sebagian besar merupakan produk instan dengan syuting setiap hari selesai jam 5 sore lalu ditayangkan jam 7 malam di hari itu juga.

Menurutnya, badan sensor bukannya tidak diperlukan; badan sensor harus menyadari dirinya untuk berubah. Jadi badan sensor lebih memformulasikan dirinya sebagai lembaga untuk memberikan apresiasi kepada masyarkat guna menumbuhkan self-censorship. Biarkan masyarakat sendiri yang menyensor, sementara kalangan perfilman menentukan kode etik sehingga mereka sendiri memahami mana yang boleh dan mana yang tidak boleh ditampilkan dalam karya-karya mereka. Sementara, badan sensor melakukan suatu kegiatan sosialisasi agar masyarakat mampu memilih, memilah, dan menonton film yang bermutu.

Hal terakhir yang disampaikan penata musik film ‘Pengkhianatan G-30-S-PKI’ itu terkait dengan persoalan mengatasi perfilman Indonesia saat ini yang tidak bisa dikatakan sama situasinya dengan keadaan pada beberapa waktu yang lalu. Embie mengatakan bahwa sampai hari ini belum ada film Indonesia, yang ada adalah film Jakarta. Ia tertarik pada poster FFI pertama tahun 1955 dimana di sudut kanan atas poster itu tercantum nama-nama kota seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

“Saya belum tahu dan belum pernah mendapatkan penjelasan kenapa tokoh-tokoh perfilman menyantumkan nama-nama kota itu, saya duga jangan-jangan ada semacam keinginan untuk menjadikan kota-kota itu sebagai zona-zona perfilman Indonesia,” ujarnya dengan begitu menggebu. Dengan teknologi yang sangat mudah, murah, dan progresif seperti sekarang, Embie berpendapat bahwa kiranya Indonesia mampu mengembangkan film yang betul-betul menjadi “film Indonesia”. Bila di India, misalnya ada beberapa gaya film seperti sinema Kalkuta, sinema New Delhi, sinema Mumbay, dalam bayangan Embie, di Indonesia bakal banyak sekali memiliki gayanya sesuai zona masing-masing tadi.

Beberapa tahun yang lalu Embie pernah menyampaikan pula gagasan-gagasannya kepada Hazairin Sitepu yang menjabat sebagai Komisaris Besar TVRI, bahwa agar secepatnya PPFN (Perum Produksi Film Negara) diambil alih menjadi BUMN --Embie menganggap Hazairin Sitepu sangat dekat dengan menteri BUMN kala itu, Dahlan Iskan. Dengan menjadi BUMN, PPFN bisa dijadikan badan usaha untuk menghasilkan uang, artinya Indonesia akan benar-benar mulai memasuki industri film kelas A.

Shandy Gasella pengamat perfilman Indonesia, bekerja di BPI

(mmu/mmu)