Ketua Badan Perfilman Indonesia Bicara Masalah Penonton dan Hak Bioskop

Jakarta -

Badan Perfilman Indonesia (BPI) merupakan sebagai salah satu mitra pemerintah untuk memajukan perfilman Indonesia. Sampai tahun 2015, catatan BPI menunjukkan bahwa penonton film lokal hanya berjumlah dua persen dari total 200 juta lebih penduduk Indonesia. Minimnya bioskop dikatakan menjadi salah satu penyebab utama.

Namun, Ketua BPI, Kemala Atmodjo, yang juga hadir dalam jumpa pers Film and Art Celebration (FILARTC) 2015 punya jawaban lain. Baginya, saat ini memang budaya sinema belum terbentuk di tengah masyarakat luas.

"Masalah yang terjadi adalah menonton film di bioskop itu bukan seperti kegiatan pokok. Membeli sembako dan nonton bioskop sama-sama mengeluarkan biaya. Makanya minimnya penonton bioskop juga ada hubungan dengan GDP (Gross Domestic Product)," komentarnya saat ditemui di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2015).

"Ketika orang berkoar-koar meminta buka bioskop di daerah, mereka nggak mikir panjang. Biaya pembuatan bioskop di daerah dan Jakarta sama besarnya. Tapi di sana nggak bisa menjual tiket dengan harga di Jakarta. Saya yakin, bioskop di daerah pelosok itu semua rugi. Solusi untuk masalah ini tidak sesederhana itu," sambung Kemala.

Kemala Atmodjo saat ini siap menggelar pertemuan dengan berbagai pihak yang terkait dengan film Indonesia bidang bisnis. Mulai dari pengusaha bioskop sampai produser akan diajak berdiskusi dalam waktu dekat.

Salain itu, pria yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum Festival Film Indonesia itu juga akan membahas mengenai hak dan kebijakan bioskop dalam memilih film.

"Kami juga akan bicarakan kebijakan dan hak bioskop dalam hal sensor film. Apakah boleh bioskop-bioskop ini menolak film yang dianggap tidak bagus. Selama ini kan mereka harus memutarkan semuanya," ujarnya lagi mengakhiri.

(mif/fk)