Postingan Jovial da Lopez mendadak ramai dibahas netizen. Kenapa ya?
Di Instagram, Jovi berandai menjadi orang dalam pemerintahan Indonesia. Lalu sang YouTuber ingin punya aturan untuk jangan mudik mengingat pandemi Corona.
"Kalau gue orang pemerintah, gue bakal bilang JANGAN MUDIK. Maaf, bukan bilang, tapi bikin peraturan," tulisnya.
Jovial da Lopez punya alasan melarang warga Tanah Air pulang kampung. Menurutnya, pemerintah perlu mengurangi risiko kerugian.
"Di semua skenario dalam bencana seperti ini pasti akan ada kerugian. Tugas pemerintah adalah memilih kerugian paling kecil. Bukan MENGHIMBAU," katanya.
Unggahan bintang film 'Bucin' itu bikin riuh netizen. Menurut netizen, apa yang ditulis Jovi kontroversial.
"Semua setuju itu. Tapi kalo dilarang mudik bakalan seperti india. Antrian dmn2. Terminal, stasiun, bandara. Bisa menyebabkan keributan," komen akun @erossiagian.
"Bener sih bang, tapi masalahnya para masyarakat yang merantau yang incomenya rendah dan tiba tiba tidak ada income sama sekali merasa mereka lebih bisa makan di kampungnya, jadi dilema juga sih bang," sahut @hezekiah_mulia_salomon.
Jovial da Lopez sampai beradu komentar dengan warganet. Hal itu terjadi saat dirinya bicara soal pembatasan pergerakan manusia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pembatasan pergerakan manusia gk semudah itu. Krn gak semua org seberuntung kita. Ada yg masih harus keluar rumah untuk mencari nafkah keluarganya. Yg berkecukupan mmg bisa dibatasi pergerakannya. Atau lebih mudahnya gini yg berkecukupan bisa minta seperti yg lau blg 'Pembatasan Pergerakan Manusia' tp mau gk bagiin rejeki yg antum punya? Atau jgn cuma ajuin pembatasan pergerakan tp ajuin jg anggaran utk pembagian sembako/makanan utk orang yg kurang mampu," kata @tanyaajamamaku.
"Ini bukan masalah orang mampu membantu orang yg tdk berkecukupan. Mereka membantu kok. Sudah banyak. Dan masih akan ada banyak yg bantu. (Contoh: banyak menggalang/menyumbang dari jutaan sampai milyaran rupiah untuk rumah sakit, untuk beli apd. Catatan: itu bukan tanggung jawab loh, itu bentuk kepeduliaan dan kemanusiaan). Pertanyaannya adalah: siapa yg bertanggung jawab untuk rakyatnya. Jawaban: pemerintah. Dan tanggung jawab itu ga bisa setengah2 kalau menyangkut nyawa, harus TEGAS," balas Jovi.
(mau/tia)