.webp)
Jelang pengumuman pemenang dari Pemilu 2024, wacana mengenai Kementerian Kebudayaan semakin mencuat. Urusan kebudayaan yang dinilai terlalu banyak butuh tata kelola yang strategis.
Usulan ini dibuka oleh budayawan Halim HD. Dalam keterangannya, Halim HD mengatakan pembentukan Kementerian Kebudayaan sebenarnya sudah dibuka saat Kongres Kebudayaan 2017 dan 2023.
"Saat Musyawarah Nasional Dewan Kesenian seluruh Indonesia akhir tahun lalu, usulan juga dibicarakan. Agar dibentuk Kementerian Kebudayaan," kata Halim HD.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menegaskan Kementerian Kebudayaan perlu dilahirkan, supaya pengelolaan kebudayaan di Indonesia bisa berjalanan taktis, strategis, dan fokus.
"Saat ini ada 18 kementerian yang punya kegiatan sektor kebudayaan. Misalnya saja di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, ada program desa budaya, ada juga desa pariwisata, dan lainnya," katanya.
Sayangnya di kementerian tersebut dikatakan tak ada landasan yang kuat soal desa kebudayaan. "Sekarang yang terjadi adalah pagelaran kebudayaan atau acara-acara yang seremonial saja," tegasnya.
Bahkan ia mencontohkan di sejumlah negara-negara maju, sudah ada Kementerian Kebudayaan. Di antaranya di Australia, Singapura, Tiongkok, Jerman, hingga Korea Selatan. Di Vietnam saja, ada namanya adalah Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata. Sedangkan di Indonesia, kebudayaan ada di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
"Kemendikbudristek terlalu luas. Cukup Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi saja. Kebudayaan jadi kementerian sendiri," tegasnya lagi.
Sehingga bidang kebudayaan bisa tertangani dengan baik. Halim menegaskan Indonesia memiliki DNA atau sumber daya kebudayaan yang begitu kaya raya. Nilainya jauh lebih besar ketimbang sumber daya mineral. Selama bisa dikelola dengan baik.
"Kementerian Kebudayaan penting untuk meningkatkan kualitas SDM yang mengurusi urusan kebudayaan sampai level daerah-daerah. Saya prihatin di daerah-daerah dengan kebudayaan yang kental, SDM birokrasinya malah kurang mumpuni. Untuk di Bali dan Jakarta, dia mengakui SDM birokrasi urusan kebudayaan sudah cukup baik. Tetapi di daerah lainnya masih harus ditingkatkan," pungkasnya.
(tia/mau)
