detikHot

Ironi 'Isu 1965' (4-Habis)

'Biarkanlah Generasi Muda Mencari Kebenaran'

Kamis, 29 Okt 2015 16:35 WIB Is Mujiarso - detikHot
Jakarta - “Tidak ada yang berubah,” gumam Yulia Evina Bara dengan sedih. Tidak ada yang berubah sedikitpun, ia mengulangi keras-keras dalam hati, dengan perasaan hancur. Ia baru saja mengalami dan merasakannya, bahwa benar-benar tidak ada yang berubah sedikitpun dalam penyikapan negara terhadap isu-isu terkait hak korban dan penyintas pasca Tragedi 1965. Yulia adalah aktivis yang mendampingi Tom Iljas, seorang eksil berkewarganegaraan Swedia.

Tom Iljas, 77 tahun, pada 16 Oktober lalu dideportasi oleh Kantor Imigrasi Padang. Sebelumnya, ia bersama rombongannya ditangkap Polres Pesisir Selatan, dan diinterogasi selama 24 jam. Pada tahun 1960-an, ia adalah mahasiswa teknik pertanian yang dikirim oleh Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat untuk melanjutkan studinya ke China. Ia lulus tahun 1965. Namun, seperti banyak kejadian kala itu, kemudian ia terhalang pulang dan menjadi eksil karena dikaitkan dengan tragedi G30S. Paspornya ditahan imigrasi.

Pada 11 Oktober lalu ia datang ke Sumatera untuk berziarah ke makam ayahnya, yang meninggal di tengah huru-hara politik ’65. Kuburan massal tempat jasad sang ayah tertimbun adalah salah satu yang ada dalam laporan Komnas HAM. Tapi, lagi-lagi, negeri yang dicintainya ini kembali mengusirnya seperti 50 tahun yang lalu. Yulia mungkin benar, tidak ada yang berubah, bahkan setelah NKRI dipimpin oleh pemerintahan yang sejak masa kampanye mendengungkan Revolusi Mental.

Tapi, benarkah tidak ada yang berubah? “Saya hanya dapat merasakan bahwa kebebasan kita hari ini baru sampai di urusan kebebasan sipil dan politik untuk bicara. Hampir 100 persen kita bisa bicara apa saja termasuk diskusi-diskusi kiri. Apa yang belum disentuh oleh demokratisasi adalah kebebasan dalam konteks pemenuhan hak sosial budaya dan sejarah,” ujar Dosen Antropologi Universitas Indonesia Iwan Pirous.

“Di sini peristiwa 65 bertabrakan karena ada aspek kultural dan sejarah, dimana tradisi pergerakan kiri sudah dimulai sejak 1915, yang harus direhabilitasi dan harus diperhitungkan sangat berwarna patriotik Indonesia. Sangat sulit memasukkan fakta jasa-jasa gerakan kiri dalam kemerdekaan kita,” tambah lulusan S2 Nottingham Trent University, Inggris itu.

Iwan pun menyimpulkan bahwa sebenarnya kebebasan hari ini masih semu belaka. “Intinya, kita boleh "jadi Marxist" sebatas intelektual. Kalau sampai membawanya ke ranah gerakan rekonsiliasi atau pembangunan massa maka dianggap kriminil,” ujarnya.

Iwan juga mengikuti euforia yang terjadi di Frankfurt Book Fair (2015) yang baru saja berlalu, dimana sebagai Tamu Kehormatan tim dari Indonesia mengusung tema seputar tragedi 1965 melalui novel-novel yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman dan berbagai sesi diskusi yang menghadirkan penulis-penulis tersebut. Iwan bahkan sempat bereaksi atas pernyataan penyair Taufiq Ismail di ajang pameran buku tersebut ketika menjadi salah satu pembicara di acara yang membahas tema ’65.

Taufiq antara lain menyebutkan bahwa komunis gaya baru itu benar-benar ada, dan menolak ide rekonsiliasi. “Mengatakan adanya komunisme gaya baru silakan saja, seperti tahun 1993 Try Soetrisno mengatakan bahwa menjamurnya aktivis HAM adalah bagian dari kebangkitan komunis generasi keempat. Terserahlah. Tapi, kini biarkanlah generasi muda mencari kebenaran, mencari sebab kenapa 500 ribu orang dibunuh tanpa pengadilan,” ujar Iwan.

Tak hanya itu, pencarian kebenaran yang dituntut Iwan juga mencakup kenapa Orde Baru yang inkonstitusional karena lahir lewat kudeta merangkak atau creeping coup, bisa bertahan sebegitu lama. Juga, kenapa visum palsu 6 jenderal dapat tersebar luas dengan magnitude besar untuk menciptakan dendam kebencian dan pembantaian massal.







(mmu/mmu)

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikhot.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com