detikHot

Ironi 'Isu 1965' (1)

Isu Tragedi '65 di Tahun 2015: Dari Frankfurt ke Ubud Via Salatiga

Kamis, 29 Okt 2015 11:46 WIB Is Mujiarso - detikHot
Jakarta - Di tahun 2015, huru-hara politik yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September (G30S) 1965 memasuki usia yang ke-50 tahun. Meskipun setiap tahun pada tiap bulan Oktober wacana ini selalu kembali menjadi perbincangan, namun ada yang terasa berbeda dengan tahun ini. Didahului dengan munculnya film ‘Senyap’ karya Joshua Oppenheimer yang memicu kontroversi, permbicaraan mengenai isu 1965 berpuncak pada kesertaan Indonesia di Frankfurt Book Fair (FBF) 2015 yang salah satunya mengusung tema paling tabu sepanjang masa itu.

Bedanya, bila pemutaran film ‘Senyap’ di berbagai kampus dan komunitas diwarnai dengan masih adanya represi dari aparat dan ormas agama, maka isu 1965 di FBF 2015 melenggang mulus. Maklum, kehadiran Indonesia di ajang pameran buku terbesar dan tertua di dunia itu merupakan hajatan resmi pemerintah yang dalam hal ini dibiayai oleh Kemendikbud. Lebih dari itu, Indonesia kali ini tak hanya tampil sebagai peserta biasa, melainkan Tamu Kehormatan.

Sebagai salah satu tema utama, isu 1965 diusung ke Frankfurt melalui buku-buku yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Jerman. Selain itu, digelar pula sesi-sesi diskusi yang membicarakan isu tersebut, yang antara lain menghadirkan pembicara sastrawan Taufiq Ismail. Penyair ‘Tirani dan Benteng’ ini dikenal sebagai bagian dari suara keras anti-komunis yang meyakini bahwa dewasa ini telah muncul komunisme gaya baru di Indonesia.

Buku bertema seputar tragedi 1965 yang menjadi jagoan Indonesia di FBF 2015 adalah ‘Pulang’ (Heimkehr nach Jakarta) karya Leila S Chudori dan ‘Amba’ (Alle Farben Rot) karya Laksmi Pamuntjak. Kedua novelis ini tampil dalam berbagai forum khusus, dan buku mereka diiklankan besar-besaran di seantero kota, termasuk di trem yang merupakan alat transportasi umum di Jerman.

Apa yang terjadi di Frankfurt memang kontras dengan berbagai kejadian di Tanah Air. Tak hanya menyangkut acara-acara pemutaran film ‘Senyap’, tapi belakangan berbagai bentuk represi aparat atas isu yang berkaitan dengan huru-hara 1965 terus bermunculan. Setidaknya ada 3 kasus yang cukup menyita perhatian khalayak luas.

Pertama, kasus penangkapan dan pemeriksaan yang berakhir dengan pengusiran secara sewenang-wenang oleh aparat kepolisian terhadap Tom Iljas dan rombongannya yang tengah berziarah ke makam leluhurnya di Sumatera Barat. Ini terjadi pada 11 Oktober lalu. Tom dan rombongan yang terdiri 5 orang ditangkap Polres Pesisir Selatan tanpa alasan yang jelas. Akhirnya, setelah 24 jam mereka dilepaskan. Namun, Tom Iljas diserahkan ke Imigrasi Padang untuk pemeriksaan administratif karena Tom adalah WNA Swedia. Setelah melalui proses pemeriksaan panjang dan melelahkan, Tom dideportasi pada 16 Oktober.

Tom Iljas, 77 tahun, adalah mahasiswa teknik pertanian pada 1960-an yang dikirim oleh Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat untuk melanjutkan studinya ke China. Ia lulus tahun 1965. Namun, seperti banyak kejadian kala itu, kemudian ia terhalang pulang dan menjadi eksil karena dikaitkan dengan tragedi G 30 S. Paspornya ditahan imigrasi. Padahal ia tak tahu-menahu tentang apa yang terjadi di Indonesia. Selama 18 tahun ia menjadi manusia tanpa kewarganegaraan.

Kedua, kasus pemeriksaan awak redaksi Lembaga Pers Mahasisswa (LPM) FISKOM UKSW, Lentera, yang berakhir dengan pelarangan dan pembakaran edisi majalah yang mengangkat laporan utama dengan judul “Salatiga Kota Merah”. Sesuai judulnya, terbitan edisi 3/2015 itu mengangkat tema G30S dengan kasus peristiwa yang terjadi di Salatiga. Setelah majalah itu beredar, pada 18 Oktober Polres Salatiga memanggil awak LPM Lentera. Ada tiga orang yang diperiksa, dari pagi hingga menjelang sore hari. Polisi meminta agar majalah Lentera yang sudah diedarkan ditarik lagi untuk diserahkan ke pihak kepolisian. Awalnya, hanya itu “tuntutan” polisi. Namun, cerita selanjutnya sungguh di luar dugaan. Polisi menyita dan membakar majalah itu.

Ketiga, pembatalan 3 program diskusi panel yang mengangkat isu 1965 di ajang Ubud Writer and Reader Festival (UWRF) 2015. Pembatalan tersebut diumumkan oleh panitia kurang dari seminggu menjelang festival dimulai pada 28 Oktober. Dalam keterangan yang tercantum di situs resmi UWRF 2015, pembatalan dilakukan karena adanya "masukan" dari pihak keamanan dan pemerintah daerah.

Direktur UWRF 2015 Janet DeNeefe mengatakan pembatalan tersebut merupakan pukulan besar bagi perhelatan akbar tahunan yang telah berlangsung selama 12 tahun itu. "Keputusan ini sangat mengecewakan dan mungkin pemerintah menolak untuk mendiskusikan tragedi nasional ini," katanya seraya menambahkan bahwa komite festival yang disponsori oleh Yayasan Herb Faith itu telah mengupayakan yang terbaik, serta berdiskusi hingga titik akhir. Namun pada akhirnya festival disarankan untuk tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, dengan pertimbangan keberlangsungan festival ke depannya.

Tak pelak, sebagai festival yang senantiasa mengundang para penulis dari berbagai negara, gema pembatalan sesi 1965 di UWRF 2015 tersebut segera menjadi buah bibir sejumlah media internasional, juga memicu keprihatinan para pengamat Indonesia di luar negeri. Salah satu yang bereaksi adalah Prof. David T Hill, seorang Indonesianis dari Murdoch University, Perth. Menurutnya apa yang terjadi di Ubud tersebut ironis. Tentu saja, mau tak mau ia membandingkannya dengan apa yang terjadi di Frankfurt.

“Ironis betul pengarang Indonesia boleh bicara tentang Tragedi 1965 di Frankfurt Book Fair tapi disensor di Ubud Writers Fest,” ujarnya.





(mmu/mmu)

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikhot.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com