Tolak UPT TIM, Seniman Ibukota Orasi Budaya Lima Hari

Jakarta -

Sejak lima hari lalu, seniman ibukota yang tergabung dalam Rumah Budaya Indonesia melakukan orasi budaya di pelataran Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat. Mereka menyerukan penolakannya terhadap kebijakan Pemprov DKI Jakarta atas Unit Pengelolaan Teknis (UPT) yang akan mengambil alih pengelolaan TIM.

Berbagai plang dan poster bertuliskan 'Menolak UPT' bertebaran di mana-mana. Ada juga poster yang menyatakan, "Seniman menolak penguasa arogan yang mengkerdilkan seni dan kebudayaan".

Menurut koordinator Rumah Budaya Indonesia Aidil Usman jika kebijakan ini didiamkan terus, akan berpengaruh terhadap aktivitas para seniman.

"Di TIM sendiri terdapat banyak aset. Kalau UPT ini didiamkan bisa meningkatkan biaya retribusi gedung dan lain-lain. Aktivitas berkesenian juga bisa berhenti," ungkapnya.

Tak hanya Aidil, seniman lainnya yang tergabung dalam Rumah Budaya Indonesia adalah Abdullah Wong, Abdul Hadi WM, Dik Doang, Titarubi Tita, Lola Amaria, Leon Agusta, Nungki Kusumastuti, Cornelia Agatha, Frans Magnis-Suseno, Mathias Muchus, Meutia Hatta, Teater Syahid, Retno Maruti, Putu Wijaya, Ine Febrianty dan lain-lain.

Dalam orasi budaya Selasa (14/1/2014) malam, Ivanka bassis dari band Slank turut hadir. "Budaya adalah aset yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. TIM harus dijaga dan dirawat. Semoga pemerintah menerima aspirasi kita malam ini," katanya.

Usai berorasi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat juga hadir di malam rembuk semalam. Di depan seniman-seniman ibukota yang hadir, ia menjanjikan beberapa hal. Termasuk meninjau kembali kebijakan mengenai Kepala UPT yang berada di bawah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) dan bertugas mengelola TIM.

Kisruh dan aksi penolakan ini terjadi karena pertengahan 2014 lalu diputuskan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola PKJ TIM. Alasannya, dengan menjadi UPT, pendanaan untuk TIM dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI akan lebih stabil besaran dan periodisasinya. Sedangkan pendanaan lewat hibah yang selama ini berlangsung tidak bisa terus menerus dilakukan.

(tia/dal)